Tentang DPMPTSP

Awal terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, dengan nama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dan mulai beraktifitas tepatnya sejak tanggal 27 Januari 2012.  Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan  mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pelayanan perizinan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 9 Tahun 2012 Tanggal 25 Juni 2012 Tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan, Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dari Unit Kerja Teknis kepada Kepala  Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai, terdapat 10 jenis izin yang pelayanannya dialihkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai sejak 1 Agustus 2012  yaitu:

  1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  3. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK)
  4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
  5. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP)
  6. Tanda Daftar Industri (TDI)
  7. Tanda Daftar Gudang (TDG)
  8. Izin Gangguan (HO)
  9. Izin Trayek
  10. Izin Penyelenggaraan Reklame

Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2013 bertambah 1 (satu) jenis izin yang dilimpahkan yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebahagian kewenangan pengelolaan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan dari unit Kerja Teknis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai.

Dan pada 2 Januari 2014 bertambah sebanyak 14 (Empat Belas) jenis izin daerah, 7 (Tujuh) jenis Izin Bidang Penanaman Modal dan 4 (Empat) jenis Non Perizinan, berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan, sebagai berikut:

  1. Izin Prinsip
  2. Izin Lokasi
  3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPi)
  4. Sutrat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
  5. Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI)
  6. Surat Laik Operasional (SLO) Kapal Perikanan
  7. Izin Depot air minum Isi Ulang (DAMIU)
  8. Izin Toko Obat
  9. Izin Apotek
  10. Izin Praktik Klinik
  11. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
  12. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
  13. Izin Lingkungan
  14. Surat Izin Penampung Kayu Terdaftar (SIPKT)
  15. Izin Prinsip Penanaman Modal
  16. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
  17. Izin Prinsi Perubahan Modal
  18. Izin Usaha Penanaman Modal
  19. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
  20. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
  21. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
  22. Pemberian Usulan Fiskal
  23. Layanan Informasi Penanaman Modal
  24. Layanan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal
  25. Insentif Daerah dan atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah

Setiap perizinan tersebut, kewenangan penandatanganannnya dilaksanakan oleh Kepala Badan, kecuali Izin prinsip yang karena bersifat strategis, maka penandatanganannya dilaksanakan oleh Bupati. Meskipun demikian, rangkaian proses administrasinya tetap dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dari 32 jenis izin tersebut di atas, sebagian besar memerlukan rekomendasi dinas/instansi terkait, kecuali 6 (enam) jenis izin penanaman modal. Dari keseluruhan Izin tersebut yang proses  penandatanganan izinnya masih dilakukan oleh dinas teknis adalah Surat Laik Operasional (SLO). Sedangkan khusus untuk izin Prinsip (Tata Ruang dan Menara Telekomunikasi), diproses di PTSP BPMPP namun ditandatangani oleh Bupati.

Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana terdapat beberapa perubahan dalam penyelenggaraan pembagian urusan pemerintahan, ada beberapa jenis izin yang penerbitannya ditarik ke pemerintahan Provinsi Sulaesi Selatan, yaitu:

  1. Segala bentuk perijinan yang berkaitan dengan Bidang Energi dan Sumber Data Mineral (Ijin Usaha Pertambangan) diserahkan dan permohonannya ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 541/527/DESDM tanggal 27 Januari 2015) yang diberlakukan sejak 28 Januari 2015;
  2. Segala bentuk perijinan yang berkaitan dengan bidang Kelautan dan perikanan, khususnya izin Usaha perikanan untuk kapal 4 GT-30 GT diserahkan dan permohonannya ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi selatan No. 523.2/434/BNS/03/DKP tanggal 4 Maret 2015) yang diberlakukan sejak 16 Maret 2015.

Pada awal tahun 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 9 Tahun 2016, dilimpahkan 17 (Tujuh Belas) Jenis Perizinan, yang terdiri dari :

  1. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Andon
  2. Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA)
  3. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan
  4. Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri
  5. Izin Usaha Pelatihan Kerja
  6. Izin Penelitian
  7. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter
  8. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)
  9. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)
  10. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
  11. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)
  12. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)
  13. Surat Izin Kerja (SIK) Apoteker
  14. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)
  15. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
  16. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
  17. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terbentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai, yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, dan dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 71 tahun 2016 yang mengatur  tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelimpahan kewenangan tahap berikutnya adalah berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.  Dalam peraturan ini juga terdapat beberapa penyederhanaan jenis perizinan, sehingga total  jumlah jenis perizinan dan non perizinan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jenis, dan berlaku efektif mulai 1 Juni 2017, yaitu :

  1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  4. Tanda Daftar Industri (TDI)
  5. Tanda Daftar Gudang (TDG)
  6. Izin Gangguan (HO)
  7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
  8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
  9. Izin Trayek / Kartu Pengawasan
  10. Izin Reklame
  11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  12. Izin Prinsip
  13. Izin Lokasi
  14. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPi)
  15. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
  16. Izin Lingkungan
  17. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan
  18. Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA)
  19. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
  20. Izin dan Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja
  21. Izin Penelitian
  22. Izin Tenaga Kesehatan
    1. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter
    2. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)
    3. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)
    4. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
    5. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
    6. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi
    7. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis / Analis Laboratorium
    8. Surat Izin Praktek Elektromedis
    9. Surat Izin Praktek Perawat Anastesi
    10. Surat Izin Praktek Radiografer
    11. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Otometris
    12. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
    13. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi
    14. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
    15. Surat Izin Kerja Perekam Medis
    16. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)
    17. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)
  23. Izin Sarana Kesehatan
    1. Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D
    2. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
    3. Izin Klinik
    4. Izin Praktek Bersama Dokter
    5. Izin Praktek Perawat Berkelompok
    6. Izin Apotek
    7. Izin Toko Obat
    8. Izin Optik
    9. Izin Toko Alat Kesehatan
  24. Izin Usaha Terkait Bidang Kesehatan
    1. Izin Damiu
    2. Izin Industri dan Usaha Obat Tradisional
    3. Izin Tukang Gigi
    4. Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
  25. Izin Lembaga Pendidikan Formal
    1. Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  26. Izin Lembaga Pendidikan Non Formal
    1. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
    2. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
    3. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  27. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
    1. Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
    2. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah
    3. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

Adanya perubahan dalam penyelenggaraan perizinan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi, maka diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2018 tentang Pendelagasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Dalam Peraturan ini, juga  terdapat penyederhanaan beberapa jenis perizinan, sehingga sampai saat ini terdapat 29 (Dua Puluh Sembilan)  jenis perizinan daerah, 5 (lima) jenis perizinan penanaman modal dan 2 (dua) non perizinan, yang terdiri dari :

  1. Izin Prinsip
  2. Izin Lokasi
  3. Izin Lingkungan
  4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  8. Tanda Daftar Industri (TDI)
  9. Izin Usaha Industri (IUI)
  10. Tanda Daftar Gudang (TDG)
  11. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
  12. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
  13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
  14. Kartu Pengawasan Trayek
  15. Izin Reklame
  16. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)
  17. Bukti Pencatatan Kapal Andon (BPKA)
  18. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)
  19. Izin Penelitian
  20. Surat Keterangan Penelitian (SKP)
  21. Surat Izin Tenaga Kesehatan
    1. Perizinan Tenaga Medis
    2. Perizinan Tenaga Psikologi Klinis
    3. Perizinan Tenaga Keperawatan
    4. Perizinan Tenaga Kebidanan
    5. Perizinan Tenaga Kefarmasian
    6. Perizinan Tenaga Ksehatan Masyarakat
    7. Perizinan Tenaga Kesehatan Lingkungan
    8. Perizinan Tenaga Gizi
    9. Perizinan Tenaga Keterapian Fisik
    10. Perizinan Tenaga Keteknisian Medis
    11. Perizinan Tenaga Teknis Biomedika
    12. Perizinan Tenaga Kesehatan Tradisional
    13. Izin Tenaga lain sesuai ketentuan perundangan
  22. Izin Sarana Kesehatan :
    1. Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D
      • Izin Pendirian
      • Izin Operasional
    2. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
      • Izin Pendirian
      • Izin Operasional
    3. Izin Klinik
      • Izin Pendirian
      • Izin Operasional
    4. Izin Praktek Bersama Dokter
    5. Izin Praktek Perawat Berkelompok
    6. Izin Apotek
    7. Izin Toko Obat
    8. Izin Optik
    9. Izin Toko Alat Kesehatan
    10. Izin Sarana Kesehatan Lainnya sesuai ketentuan perundangan
  23. Izin Usaha Terkait Bidang Kesehatan
    1. Izin Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)
    2. Izin Industri dan Usaha Obat Tradisional
    3. Izin Tukang Gigi
    4. Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
    5. Izin usaha terkait dibidang kesehatan lainnya sesuai ketentuan perundangan.
  24. Izin Lembaga Pendidikan Formal
    1. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD)
    2. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  25. Izin Lembaga Pendidikan Non Formal
    1. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
    2. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Belajar
    3. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
    4. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Majelis Taklim
    5. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan pendidikan non formal sejenis
  26. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
    1. Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
    2. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah
    3. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
  27. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
  28. Izin dan Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja
  29. Izin Usaha Simpan Pinjam,
  30. Perizinan penanaman modal :
    1. Pendaftaran Penanaman Modal
    2. Izin Usaha Penanaman Modal
    3. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
    4. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
    5. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal

31. Non perizinan penanaman modal :

    1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
    2. Insentif daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah